Konsep Otonomi Daerah Bidang Pendidikan
Beberapa teori yang mendasari perlunya otonomi daerah bidang pendidikan, antara lain (1) teori ekonomi neo-liberal, dan (2) teori organisasi.
Jouen, et al menyatakan bahwa dalam pengelolaan pendidikan perlu mempertimbangkan impactdari teori ekonomi neo-liberal yang mendukung privatisasi sektor publik dan strategi pengelolaan manajemen yang melibatkan semua stakeholder.
Teori ekonomi neo-liberal Nampak sejalan dengan pemberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan sebagai jawaban atas centralized system yang selama ini dirasakan kurang efektif dan efisien.
Privatisasi dalam teori ekonomi neo-liberal dapat diartikan bahwa kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perlu diserahkan kepada pemerintah derah (dan publik) dan bukan lagi didominasi oleh pemerintah pusat.
Teori kedua yang mendasari otonomu daerah bidang pendidikan adalah teori organisasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Murphy dalam Phillips bahwa:
Organizational theory suggest that in decentralization, employees that are responsible for decision and are empoweres to make decisions have more control ever therir work and are accountable for their decisions. The effectiveness of organization is improved because the employee, who deals with and knows the client, can alter the product or service to meet the client’s needs.
Teori ini menekankan bahwa apabila mereka yang bertanggun jawan terhadap pengambilan keputusan (termasuk pemerintah daerah – kabupaten/ kota) diberi kesempatan dan diberdayakan untuk mengambil keputusan dan mengurus kebutuhan mereka, mereka akan lebih accountable dan organisasi tersebut akan lebih efektif, karena mereka lebih tahu program dan kebutuhan mereka sendiri.
 |
| Sumber gambar: aryzdhum.wordpress.com |
Dalam konteks organisasi kependidikan, jika pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh para pimpinan (pemerintah pusat) pada umumnya tidak akan efektif dan efisien karena pemerintah pusat belum tentu mengetahui kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang ada di daerah dan sekolah, sehingga seringkali kebijakan dan program yang ditetapkan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.
Teori organisasi ini menekankan perlunya pengambilan keputusan secara partisipatif, dan sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, dengan harapan akan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada publik.
Sumber:
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani.
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani.