Alasan Diterapkannya Otonomi Daerah Bidang Pendidikan
Di beberapa negara, otonomi daerah bidang pendidikan terjadi karena adanya beberapa tuntutan mendasar, sebagai berikut:
- Demands from powerful constituencies – in particular parent, community groups, legislators, business, and in some instances, teachers’ unions – for (a) more input into and control over the schooling process and (b) tougher accountability measures.
- Strong agreement among these constituencies that the current educational structure is not working well for increasing numbers of students
- The inability of massive bureaucracies – with their characteristic centralized policies, common work rules, and top-down decision-making structures – to respon effectively to the widely needs of local schools and communities
- The rapidly changing nature of work and the workplace and the concomitant perception that schools are not keeping pace with the current demands of society
- Growing competition for public school dolars and student from the advocates for school choice, vouchers, and privatization
Alasan mendasar yang dikemukakan oleh Stinettee, antara lain adanya keinginan orang tua, masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan yang merupakan respon atas kelemahan penyelenggaraan pendidikan yang menganut sistem pusat (centralizes system). Selain itu, tuntutan otonomi daerah bidang pendidikan juga didasari adanya persepsi bahwa selama ini sekolah kurang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.
Alasan lain yang mendasari perlunya otonomi daerah bidang pendidikan juga disebutkan dalam laporan yang diterbitkan oleh The Danish Government.
It is the aim of this decentralization to make the education system more flexible. The individual educational institution or the individual municipality is free to make its own priorities with regard to the allocated funds without being committed by central framework and accounts. Generally speaking, the decentralization is to improve the quality of the programmes and support an optimal resource allocation.
 |
| Sumber gambar: jakarta.kompasiana.com |
Laporan ini menyatakan beberapa alasan perlunya otonomi daerah bidang pendidikan, antara lain keinginan masyarakat agar sistem pendidikan lebih fleksibel, dan keinginan pemerintah daerah serta lembaga pendidikan agar dapat secara bebas mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan prioritas dengan memeprtimbangkan ketersediaan dana tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada aturan-aturan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sejalan dengan pendapat di atas, Muta juga menyatakan bahwa alasan atau tujuan otonomi daerah bidang pendidikan, antara lain untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih fleksibel, memberikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan pada tingkat sekolah. Lebih lanjut Muta menyatakan “The objective was provide sufficient flexibility and local control of the school level to stimulate creativity, individual initiative and entrepreneurship among the new generation o student”.
Sumber:
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani.