Pengertian dan Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter 2016
Dalam makroekonomi kita pasti sudah mengenal kebijakan fiskal dan moneter. Namun, terkadang masih ada beberapa orang yang masih belum bisa membedakan dua kebijakan tersebut. Dalam artikel ini kita akan sedikit membahas tentang konsep dasar kebijakan fiskal dan moneter tersebut.
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam membuat perubahan pada bidang perpajakan (pendapatan pemerintah) dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
Menurut Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.
Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak pendapatan ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
Selanjutnya, pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah – untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.
 |
| Sumber gambar: businessnewsdaily.com |
Dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu dengan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini akan mengurangi pengeluaran agregat dan inflasi pun akan berkurang.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.
Apabila terjadi permasalahan berupa tingginya tingkat pengangguran di Indonesia maka pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran tersebut. Cara yang ditempuh oleh bank Indonesia salah satunya dengan menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal.
Secara garis besar, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia meliputi dua hal, yaitu: 1) Kebijakan moneter ekspansif (menambah jumlah uang yang beredar) dan 2) Kebijakan moneter kontraktif (mengurangi jumlah uang yang beredar).
Sedangkan sarana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan moneter tersebut terdiri dari 4 instrumen sebagai berikut:
a. Operasi pasar terbuka
Operasi pasar terbuka yang dimaksud di sini adalah dengan membeli atau menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Apabila terjadi inflasi, maka BI melakukan kebijakan kontraktif dengan menjual SBI.
b. Penetapan tingkat diskonto
Penetapan suku bungan juga dapat dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Sebagai contoh ketika terjadi inflasi, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto sehingga masyarakat akan tertarik untuk menyimpan uangnya di bank, dan jumlah uang beredar akan berkurang.
c. Penetapan cadangan wajib minimum
Tiap bank umum diwajibkan mempunyai cadangan wajib yang disimpan di masing-masing bank. Apabila BI melakukan kebijakan kontraktif (misalnya) maka besarnya cadangan wajib minimum akan dinaikkan.
d. Pengaturan kredit atau pembiayaan
Salah satu peran bank umum adalah memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Apabila BI ingin mengurangi jumlah uang yang beredar (kontraktif) maka pengaturan kredit akan diperketat sehingga jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat akan berkurang.
Kesimpulan:
Perbedaan dasar antara kebijakan fiskal dengan moneter adalah bahwa kebijakan moneter dilakukan oleh pemerintah sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia (sebagai badan independen/tanpa campur tangan pemerintah).
Sumber Referensi:
http://www.bi.go.id
Sadono Sukirno. 2006. Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.